Helmy Yahya dan Mardigu Tidak Menjadi Komisaris Bank BJB, KDM Menyampaikan Ini

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini tengah menarik perhatian publik dengan sikapnya terkait kegagalan dua kandidat, Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya, dalam proses seleksi komisaris Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Dedi merasa kecewa dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak meloloskan kedua nama tersebut. Sikapnya ini menunjukkan betapa pentingnya peran komisaris dalam lembaga keuangan daerah.

Dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung pada 16 April 2025, Mardigu dijadwalkan dilantik sebagai Komisaris Utama Independen dan Helmy sebagai Komisaris Independen. Namun, OJK mengubah rencana tersebut. Hal ini menyisakan banyak pertanyaan di kalangan publik tentang transparansi dan keadilan dalam proses seleksi tersebut.

“Seharusnya, proses ini lebih terbuka. Jika ada alasan tertentu, OJK harus menjelaskan dengan lebih rinci,” ungkap Dedi dalam akun media sosialnya, menandakan ketidakpuasan terhadap keputusan itu. Sang Gubernur mencerminkan harapan agar integritas para kandidat diperhatikan dalam proses evaluasi mereka.

Penyebab Kegagalan Kandidat dalam Seleksi OJK

Dedi Mulyadi meminta penjelasan terkait alasan kegagalan Mardigu dan Helmy untuk menduduki posisi strategis di BJB. Ia menilai keduanya memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sehingga layak mengisi jabatan tersebut. “Kenapa mereka tidak lolos? Ini yang perlu dijelaskan kepada publik,” cetusnya dengan nada kritis.

Kedua kandidat yang awalnya diangkat oleh pemegang saham BJB harus menerima kenyataan pahit akibat keputusan OJK. Dedi menegaskan pentingnya memilih kandidat yang tidak hanya memenuhi syarat formal tetapi juga memiliki rekam jejak yang baik dalam dunia profesional. Proses seleksi ini diharapkan dapat menjaga kualitas manajemen di lembaga keuangan.

Selain itu, berita mengenai pengunduran diri ketiga pengurus, termasuk Mardigu dan Helmy, dari posisinya di BJB menjadi sorotan. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang direncanakan pada bulan Desember kembali menjadi ajang bagi pemegang saham untuk meninjau keputusan yang telah diambil sebelumnya.

Helmy Yahya: Mengapa Ia Tidak Melamar Posisi Komisaris

Helmy Yahya sendiri mengungkapkan bahwa dirinya tidak melamar untuk posisi tersebut. Dalam sebuah video di media sosial, dia menyatakan bahwa permintaan untuk mengisi posisi komisaris datang dari Dedi Mulyadi langsung. “Saya hanya menjalankan perintah untuk membantu BJB,” jelasnya.

Setelah ditawari, ia mengikuti seluruh prosedur yang dibutuhkan, mulai dari sesi coaching hingga fit and proper test yang diadakan OJK. Meski telah mempersiapkan diri dengan matang, hasil penilaiannya justru berakhir dengan kekecewaan. “Saya merasa sudah melakukan segala yang diperlukan,” ungkap Helmy.

Helmy mencatat bahwa setelah mengikuti fit and proper test, ia diberitahu bahwa ada alasan tertentu yang menyebabkan ia dianggap tidak memenuhi syarat. Kurangnya klarifikasi dari OJK mengenai hal ini membuatnya merasa bingung dan bingung tentang langkah selanjutnya.

Pandangannya tentang Keputusan OJK

Helmy merasa ada suatu yang ganjil dalam proses ini, terutama setelah mengetahui adanya laporan dari pihak ketiga yang mempengaruhi keputusan OJK. Menurutnya, seharusnya jika ada bukti baru yang diterima, ia diundang untuk memberikan penjelasan. “Namun, keputusan sudah terlanjur dibuat,” katanya dengan nada kecewa.

Perbincangan mengenai transparansi dalam proses penilaian juga menjadi sorotan. Ia berpendapat bahwa seharusnya OJK tidak hanya melihat syarat administratif, tetapi juga mempertimbangkan jejak rekam kandidat secara keseluruhan. “Keputusan cepat tanpa klarifikasi itu berisiko,” imbuh Helmy.

Pihak OJK menegaskan mereka selalu berusaha untuk menjaga keamanan dan integritas manajemen perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan pentingnya dibutuhkan standar profesionalisme yang tinggi untuk menjamin keamanan dana masyarakat. “Ini adalah tanggung jawab besar,” katanya.

Mendalami Proses Seleksi di Bank Daerah

Proses seleksi komisaris di bank daerah sering kali menjadi sorotan, mengingat peran pentingnya dalam mengelola sumber daya publik. OJK bertanggung jawab memastikan bahwa calon komisaris memenuhi kriteria tertentu yang mengedepankan integritas dan profesionalisme. Hal ini dilakukan untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan.

Namun, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor dan masyarakat luas tentang transparansi dan keadilan dalam proses seleksi. Dengan adanya kasus ini, banyak pihak yang berharap agar OJK bisa lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai proses seleksi yang dilalui oleh para kandidat.

Penerapan prinsip meritokrasi dalam pemilihan komisaris menjadi hal vital agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Keputusan yang cepat dan transparan akan meningkatkan kredibilitas OJK serta kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil.