Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah merencanakan Sidang Kabinet Paripurna pada hari ini, Senin, 20 Oktober 2025, bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada pertemuan ini, Prabowo diharapkan memaparkan berbagai pencapaian yang telah diraih serta program-program prioritas yang sudah berjalan dengan baik.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa agenda Sidang Kabinet Paripurna hari ini akan fokus pada penjelasan tentang perolehan hasil kerja pemerintah selama setahun terakhir. Menurut Teddy, banyak program yang sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat, yang tentunya sesuai dengan harapan pemerintah.
“Besok akan ada Sidang Kabinet Paripurna, di mana saya berharap Bapak Presiden dapat menjelaskan capaian kami dan pengaruhnya di masyarakat,” jelas Teddy setelah meninjau program Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 di Kota Tangerang Selatan, Banten.
Teddy meyakini bahwa pemerintah telah mengambil langkah menuju arah yang lebih baik dan berkomitmen untuk memenuhi cita-cita pendirian negara yang sejahtera. Dia menekankan pentingnya menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, melalui berbagai kebijakan yang sudah diterapkan.
Pertemuan ini menjadi momen penting bagi Prabowo dan Gibran untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil serta menggali umpan balik dari masyarakat terkait implementasi program-program yang ada. Sebelumnya, Sidang Kabinet Paripurna terakhir dilaksanakan pada Agustus 2025, usai ketua umum partai politik berkumpul di Istana Merdeka.
Analisis Kinerja Pemerintahan dalam Satu Tahun
Setelah satu tahun masa pemerintahan, berbagai survei telah dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Cabinet Prabowo-Gibran. Survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan bahwa publik belum sepenuhnya puas dengan hasil kerja pemerintah.
Menurut hasil survei tersebut, kinerja kabinet mendapatkan skor 3 dari 10, yang lebih rendah dibandingkan dengan survei pada 100 hari pertama yang mencatat skor 5. Hal ini menggambarkan adanya tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola administrasi dan program-program yang telah direncanakan.
Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Wahyu Askar, menyoroti penurunan nilai kinerja ini sebagai akibat lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, komunikasi publik yang tidak konsisten juga telah berdampak negatif terhadap persepsi masyarakat.
Wahyu juga menekankan bahwa lambatnya realisasi program-program prioritas menjadi salah satu faktor utama yang menghambat dampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian, kinerja pemerintah dalam hal ini perlu diperbaiki untuk memenuhi ekspektasi rakyat.
Dalam hasil survei yang melibatkan 1.338 responden dari 34 provinsi, juga terdapat rekomendasi untuk melakukan reshuffle terhadap sepuluh pejabat dengan kinerja terburuk. Nama-nama seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Kebudayaan, diidentifikasi perlu diganti untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Pandangan Publik tentang Kebijakan dan Program Pemerintah
Dalam survei yang sama, lebih dari separuh responden merasa bahwa program pemerintah belum memberikan perubahan yang berarti. Sekitar 45 persen menyatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga mereka stagnan, sementara 27 persen mengakui keadaan jauh lebih buruk dibandingkan dengan tahun lalu.
Hanya 28 persen responden yang merasa kondisi ekonomi mereka lebih baik daripada sebelumnya. Angka ini menggambarkan betapa banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Lebih jauh lagi, kinerja penegakan hukum juga mendapat sorotan tajam oleh publik. Sebanyak 75 persen responden menilai kondisi hukum di Indonesia masih buruk, dan mayoritas merasa komunikasi kebijakan pemerintah tidak memadai.
Hal ini menunjukkan perlunya transparansi dan kejelasan dalam menyampaikan program-program pemerintah agar dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat. Umpan balik dari publik harus menjadi acuan dalam perumusan kebijakan yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Komentar dari berbagai pihak pun menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik dan evaluasi kinerja pemerintah meningkat. Ini menjadi sinyal positif untuk masa depan di mana partisipasi publik dapat membantu mengawasi serta memberikan masukan pada proses pemerintahan.
Langkah Selanjutnya untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah
Menanggapi hasil survei yang tidak memuaskan, pemerintah perlu menyusun rencana strategis untuk meningkatkan kinerjanya. Pertama, evaluasi program yang telah berjalan penting untuk dilakukan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Kedua, memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga harus menjadi prioritas. Dengan cara ini, masyarakat bisa lebih memahami kebijakan yang diambil dan merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Ketiga, pelaksanaan program harus lebih cepat dan tepat sasaran. Tantangan ini memerlukan kerjasama optimal antar lembaga pemerintah untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan yang lebih responsif.
Terakhir, pemerintah harus berani mengambil langkah apireshuffle jika diperlukan. Pepatah “perubahan adalah hal yang tetap” harus diterapkan agar setiap menteri dan pejabat publik secara sungguh-sungguh bertanggung jawab atas kinerjanya. Langkah ini penting untuk menghadirkan kepercayaan kembali dari masyarakat kepada pemerintah.
Pemulihan hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan membantu menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik ke depannya. Saat rakyat merasa didengar dan diakomodasi, maka dukungan terhadap program-program pemerintah akan lebih terjamin.
